SAMPAH PLASTIK DI LAUT BALI MENJADI MASALAH NASIONAL
Pencemaran plastik di laut berbahaya bagi lingkungan sekaligus bisa memukul sektor pariwisata di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan ini, maka diperlukan kebijakan nasional karena sampah plastik bisa berpindah lintas daerah mengikuti dinamika arus laut.
Urgensi penanganan persoalan ini menguat dengan menyebarnya video turis asal Inggris, Rich Horner yang berenang di antara sampah plastik ketika menyelam di Manta point, perairan Nusa Penida, Bali, baru-baru ini.
“Sampah plastik di laut jelas menjadi promosi yang buruk bagi wisata di Indonesia, selain dampaknya yang mengkhawatirkan bagi kesehatan organisme laut. Semoga dalam waktu dekat Peraturan Presiden tentang penanganan sampah plastik di laut segera ditandatangani agar ada gerakan masif untuk mengatasi hal ini,” kata Kepala Laboratorium Data Laut, Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Pranowo, di Jakarta, Senin (12/3).
Widodo mengatakan, untuk mengatasi persoalan ini tidak bisa sektoral atau kedaerahan, karena sampah plastik di laut bisa berpindah-pindah, sesuai dinamia arus laut. Arus laut ini sangat dipengaruhi faktor posisi geografis, kelerengan pantai, kondisi angin yang berembus, dan karakteristik pasang surut, di mana tiap daerah bisa berbeda.
Lintasan Arlindo
Arlindo merupakan massa air laut dari Samudera Pasifik menuju ke Samudera Hindia Melalui Lautan Indonesia. Sumber: Widodo Pranowo, KKP, 2018
Hasil penelitian kerja sama Laboratorium Data Laut dan Pesisir Pusat Riset Kelautan KKP dengan Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 2016-2017 menemukan, angkutan sampah mikro plastik di Laut Jawa memiliki jarak tempuh sekitar 5-6 kilometer per 7 bulan. “Di perairan lain, perpindahan sampahnya bisa lebih cepat, terutama yang berada di lintasan arlindo,” kata dia.
Menurut Widodo, perairan Nusa Penida juga berada di jalur lintasan arlindo, yaitu arus laut dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Berdasarkan pemodelan hidrodinamika arus, pada akhir Februari hingga awal Maret, arus cenderung kencang di Selat Makassar, melintasi persimpangan Laut Jawa dan Laut Flores, bergerak lurus masuk ke Selat Lombok, lalu keluar ke Samudera Hindia Tenggara melintasi Nusa Penida.
“Kalau dari jalurnya, memang dilintasi Arlindo, tetapi melihat periode waktunya, saya lebih cenderung sumber sampah plastik kali ini dari sekitar Bali sendiri,” kata dia.
Agung Yunanto, peneliti dari Balai Riset Observasi Laut KKP di Bali mengatakan, dari kajian yang dilakukan di sejumlah perairan Bali, memiliki karakteristik hampir sama. “Sampah daratan pada bulan-bulan musim hujan seperti sekarang lebih banyak muncul. Ini terjadi karena terjadi penggelontoran sampah dari daratan ke laut melalui sungai meningkat di musim hujan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Agung menduga sampah plastik di Nusa Penida juga berasal dari daratan Bali. “Namun tidak menutup kemungkinan, sebagian sampah plastik ini juga kiriman dari daerah lain, apalagi Nusa Penida merupakan perairan terbuka,” kata dia.
Dominan Plastik
Menurut Agung, sebagian pantai di Bali, seperti Pantai Kuta, sejak dulu menjadi tempat terdamparnya sampah dari laut. “Jika dulu sampahnya banyak organik, termasuk gelondongan kayu, sejak tahun 2000-an dominan plastik. Ini menunjukkan penggunaan plastik dan pembuangannya ke perairan yang semakin masif,” ungkapnya.
KOMPAS/VINA OKTAVIA
Pesisir Penuh Sampah – Nelayan payang beraktivitas di tengah timbunan sampah plastik yang terbawa air laut di permukiman nelayan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Selasa (5/12/2017). Banyaknya sampah di pesisir Teluk Lampung membuat nelayan kesulitan mencari ikan.
Kompas/Vina Oktavia (VIO)
Pada tahun 2014, Agung telah melaksanakan riset untuk mengetahui asal-usul sampah yang sering terdampar di pesisir Pantai Kuta, Bali pada periode tertentu. “Dari identifikasi sumbernya, kebanyakan memang dari Bali sendiri, selain juga ada dari Jawa. Misalnya, kami menemukan KTP berumur puluhan tahun dari penduduk Yogya. Ini menunjukkan bahwa penanganan sampah di Indonesia, atau bahkan di dunia, tidak bisa dilakukan dari satu lokasi. Harus ada gerakan bersama,” ucapnya.
Apalagi, sebelumnya Indonesia telah menjadi sorotan dunia dengan tingginya pembuangan sampah plastik ke laut. Menurut studiJenna Jambeck, peneliti dari Universitas Georgia dalam jurnal Science, 2015, Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah ke laut setelah China.............SUMBER https://kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2018/03/13/sampah-plastik-di-laut-bali-menjadi-masalah-nasional
municipalities, state and federal government, nonprofits and universities—to improve water quality and flood resilience at the watershed level. “It’s very challenging for municipalities to work across boundaries with other municipalities,” said Julia Noordyk, water quality and coastal communities outreach specialist with Wisconsin Sea Grant. Noordyk works alongside partners at The Nature Conservancy and NEW Water (the brand of the Green Bay Metropolitan Sewerage District) on a core team that provides coordination and technical assistance to communities in the East River watershed. “Every community is extremely different, and we’re not there to tell them what to do,” said Noordyk. Municipalities in the watershed span the rural-urban spectrum and vary in population, budget size and capacity. “We’re there to listen and to figure out how to help them achieve flood resiliency based on what their community’s goals are.” The 40-mile-long East River spans three counties in northeastern Wisconsin—Calumet, Manitowoc and Brown—and passes through agricultural, suburban and urban landscapes before it meets the Fox River and empties into the Bay of Green Bay. Historic flooding in March 2019 resulted in 50 houses being condemned and spurred the creation of the East River Collaborative the following year. Since that time, the collaborative has worked with communities to identify shared goals across the watershed and developed maps and models to visualize flooding impacts. Now, with a new wave of grant funding, the collaborative is moving to the next phase: developing an implementation plan to identify and prioritize new projects.